Sebuah Kritik Untuk DPR

       Siapakah anggota Dewan(DPR)? Apakah mereka sekumpulan Satrio Piningit seperti yang diramalkan oleh Jayabaya, ataukah mereka hanya kumpulan anak TK seperti yang dikemukakan oleh Bapak Pluralisme Indonesia Abdurahman Wahid(Gus Dur), entahlah yang pasti anggota dewan merupakan profesi yang paling banyak tampil di depan televisi nomor 2 setelah artis. Berbagai talkshow,wawancara maupun pernyataan mereka menjadi semacam rujukan para penikmat layar kaca melebihi pengakuan sosial mereka ketika sebelum menjadi anggota dewan yang terhormat seperti akademisi, pengusaha,TNI bahkan jurnalis. Kebaikan akan muncul ketika apa yang diucapkan merupakan hal bijak dengan dasar konstitusi yang tepat. Namun riak masalah akan berkembang jika apa yang diucapkan hanyalah opini tendensius dengan maksud tujuan suatu golongan tertentu terlebih demi nama partai yang menaungi

Rapat Anggota DPR

       Makna senator berasal dari bahasa romawi(senatus) yang berarti wakil rakyat, kata wakil di sini merupakan pars pro toto dari lebih 260 juta penduduk Indonesia, bayangkan seberapa super mereka yang merupakan putra terbaik yang dipilih berdasar integritas bukan aktor drama opera sabun. Bukankah keanehan bila masih terjadi perdebatan tentang larangan mantan napi dilarang menjadi anggota legislatif dengan dalih melanggar Undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Coba bayangkan bila di sebuah kampung terdapat 1 orang narapidana dan 10 orang yang belajar dengan giat namun di ujung cerita 1 orang narapidana tersebut mewakili 10 orang baik, apa kata Nagabonar nanti?

       Reformasi telah memberi spirit perubahan pada institusi pemerintah khususnya legislatif. Perubahan paradigma dewan yang terkesan sebagai corong pemerintah di era Orde Baru bahkan sempat disindir melalui lagu Iwan Fals “wakil rakyat jangan tidur waktu sidang soal rakyat” sekarang telah berubah, kebebasan berekspresi meningkatkan peran para anggota dewan sebagai penentu arah bangsa dari segi sosial, politik, pendidikan, budaya, hukum maupun pertahanan keamanan. Pada Prolegnas 2014- 2019 yang ditetapkan DPR terdapat 183 RUU yang harus di selesaikan, akan tetapi sampai saat ini hasilnya masih belum optimal, bahkan di bulan Mei 2018 tercatat 17 RUU yang telah melalui 5 kali masa sidang namun masih belum juga menemukan titik temu,ironisnya di beberapa undang-undang yang telah di lahirkan harus direvisi karena kalah dalam uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK), hal ini karena beberapa pihak berjuang dengan landasan kepartaian bukan kebangsaan . Meminjam istilah dari Bapak Jomblo Nasional Ridwan Kamil “ tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras dan tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan” mungkin para anggota dewan telah bekerja keras hingga mencapai karier jabatan tinggi di Republik ini namun kebersamaan masih harus di tingkatkan sehingga tidak perlu gontok-gontokan demi ibu pertiwi yang lebih harmoni

       

Hubungan DPR dengan Jurnalis yang positif

        Hubungan DPR dengan jurnalis ibarat selang dengan air. DPR memerlukan saluran guna menunjukan apa yang telah di lakukan untuk masyarakat, namun hubungan ini terkesan kurang sinergis(kecuali partai yang memiliki dukungan media tertentu). Pernyataan para wakil rakyat terkadang di olah sedemikian rupa dengan tujuan menggiring opini publik sehingga perlu kehati-hatian dalam penyampaian makna baik persetujuan maupun ketidak setujuan. Bagaimanapun juga mencegah lebih baik daripada mengobati Badan Etik DPR sebenarnya bukan hanya memiliki fungsi kuratif namun juga preventif saat beberapa pelanggaran dilakukan oleh anggota DPR seharusnya badan ini memiliki peran terdepan dalam penanggulangan korupsi dan gratifikasi di DPR, akan tetapi lajunya di rasa lebih lambat dari KPK. Seandainya peran badan ini di tingkatkan tentu anggota DPR yang memakai baju “Oranye” akan jauh lebih berkurang. 

        Pada Akhirnya anggota DPR ibarat Avenger dengan berbagai permasalahan internal yang ada namun sebenarnya mereka harus bersatu dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk saling bahu membahu menyelamatkan bangsa Indonesia